Rabu, 29 Oktober 2014

Hanya di Indonesia, Demokrasi dan Islam Bisa Berjalan Seiring-Sejalan

Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), ibarat medan dakwah yang begitu luas, seluas wilayah Indonesia, 87% penduduknya adalah muslim, muslim terbesar di Dunia. Karena itu, sering menjadi perhatian dari negara-negara besar, salah satunya terkait hubungan antara demokrasi dan Islam.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, saat memberikan arahan pada Workshop Jurnalis Keagamaan, di Hotel Nasa Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kita ini, ungkap Abdul Djamil, sedang menuju kepada negara Indonesia yang dicita-citakan, yaitu negara yang rukun, adil dan sejahtera. Meski Indonesia negara kepulauan, banyak suku, agama dan bahasa, Indonesia telah membuktikan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi persatuan.

Negara-negara di dunia, melihat Indonesia dengan apa sehingga membuat mereka menarik, salah satunya hanya di Indonesia antara demokratisasi dan Islam, bisa berjalan seiring sejalan, terang mantan Rektor IAIN Walisongo, Semarang ini.

Di depan 50 peserta  workshop, Abdul Djamil menegaskan, kita harus menjadi seorang yang nasionalis tapi juga religius. Di Indonesia, tambahnya, agama diberi posisi yang mulia, hal tersebut dibuktikan adanya Ditjen Bimas Islam dan bimas-bimas yang lain.

Karena bertujuan agar bisa menjalankan agamanya dengan rukun. Sebab, bila tidak dipelihara dengan baik maka akan terjadi potensi konflik atas nama suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Anak pinak dari demokrasi, lanjutnya, adalah pers, pemberitaan dan tidak akan menemukan hal tersebut pada masa sebelum reformasi. Salah satu fungsi media adalah untuk mendidik, menghibur dan memberi informasi kepada masyarakat.

Mwenurutnya, di mana media saat ini sering kali kebablasan, maka dibutuhkan jurnalis keagamaan. “Saya berharap, kita bisa meningkatkan empati pada agama sebagai landasan moral dalam kita bertindak dan dalam berjunalistik, workshop ini dimaksudkan agar kita bisa mengawal jurnalistik bersih, yang dilandasi nilai-nilai agama”, jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama RI, Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Muhammad Thambrin, M, M.Pd menegaskan, selain beretika para jurnalis keagamaan seharusnya bisa melahirkan karya tulisan yang menciptakan kedamaian.

“Publikasi program-program keagamaan sangat penting disampaikan kepada masyarakat, terutama melalui tulisan, karena sebagian masyarakat masih minim dalam mendapatkan informasi keagamaan”, ujar Thambrin saat memberikan sambutan pada acara pembukaan.

Workshop yang diselenggarakan oleh Subdit Publikasi Dakwah dan Hari-hari Besar Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI. Diikuti oleh Penyuluh Agama Islam, Fungsional dan Honorer, serta perwakilan Ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah se Kalimantan Selatan.

Hadir pula sebagai pembicara, Dirjen Bimas Islam, Prof. Abdul Djamil, Kakanwil Kemenag Prov. Kalsel, Drs. M. Thambrin, Direktur Penerangan Agama Islam, Dra. Euis Sri Mulyani, M.Pd, Kabid Penais Zakat dan Wakaf, Drs. Salman Basri,dan Praktisi Media sebagai Fasilitator, Ahmad Zaky, M.BA. (Machfudh)

Tidak ada komentar: